Home

SEJARAH PRODI PPKn

IKIP Gunungsitoli didirikan pada 15 November 1965  dengan Akta Notaris Walter Siregar Nomor 17 tanggal  19 Oktober 1965. Kemudian diperbaharui dengan Akta Notaris Nomor 45 tanggal 20 Oktober 1973 yang diberi nama Yayasan Perguruan Tinggi Nias dan berkedudukan di Kota Gunungsitoli. Berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Perguruan Tinggi Nias, yang menjadi Ketua Umum adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nias, ex officio dan Ketua DPRD Kabupaten Nias sebagai Wakil Ketua Umum. Sejalan dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pada tahun 2001 telah diadakan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Perguruan Tinggi Nias. Dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan pembina Yayasan Perguruan Tinggi Nias adalah ex officio Bupati Nias sedangkan Ketua Umum adalah ex officio Sekretaris Daerah Kabupaten Nias.

Pada awalnya program studi PPKn yang merupakan salah satu dari program studi yang ada IKIP Gunungsitoli adalah bernama Jurusan Civics Hukum dengan status terdaftar, sesuai dengan Surat Keputusan Mendikbud RI Nomor: 1246/PT/III/68, tanggal 12 Desember 1968 yang  diperbaharui dengan Surat Keputusan Mendikbud RI Nomor 47/DPT/ B/1972 tanggal 28 Agustus 1973.

Selanjutnya, sesuai Surat Keputusan Mendikbud RI Nomor 0124/ N/1979 dan Surat Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah I, Nomor 134/KDP/KOP/I/1984 tanggal 11 Juli 1984, mulai tahun akademik 1984/1985, berubah nama lagi menjadi Jurusan Pendidikan Moral Pancasila dan Kewarganegaraan. Berdasarkan SK Mendikbud Nomor 0408/0/1989 tanggal 28 Juli 1989, jurusan Pendidikan Moral Pancasila dan Kewarganegaraan (PMP-KN) berstatus diakui.

Kemudian berdasarkan Keputusan Mendikbud Nomor: 021/U/1995, tanggal 25 Juli 1995 tentang Kurikulum Nasional Program Studi Sarjana Pendidikan, pada tahun akademik 1997/1998, penamaan jurusan dari Pendidikan Moral Pancasila dan Kewarganegaraan (PMP-KN) berubah menjadi Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) sampai sekarang dibawah Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, yang mana pada tahun 2011 memperoleh status peringkat akreditasi “C” dan pada tahun 2016 mendapatkan peringkat akreditasi “B”. Penyelenggaraan Pendidikan di prodi PPKn mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi serta Keputusan Presiden No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Penyusunan kurikulum program studi ini menyesuaikan dengan unsur capaian pembelajaran yang ditetapkan melalui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) yang terdiri dari unsur sikap, ketrampilan umum, ketrampilan  khusus, dan pengetahuan. Untuk dapat menyelesaikan studi, mahasiswa harus menempuh jumlah sks yaitu 149 sks.